BPJS kesehatan sewenang-wenang dalam kapitasi

TrenJakarta.net - klinik dokter keluarga atau klinik KD mengadakan Konferensi pers pada Selasa, 3 oktober 2017, bertempat di Warung Daun Restaurant. Jl. Cikini Raya No. 36 (seberang TIM) Jakarta Pusat.
KlinikKD mempersoalkan Penyampaian SOMASI kepada BPJS Kesehatan terkait Kerugian Atas Pengaturan Kapitasi Kepesertaan Yang TIDAK TRANSPARAN dan Menyalahi Prosedur serta PERPRES JKN Terhadap KLINIK DK selaku FKTP. Sehingga mengakibatkan kerugian besar bagi Klinik, dan pencabutan Hak Peserta secara sewenang-wenang dalam menentukan sendiri pelayanan kesehatan yg diperlukan bagi dirinya.
Sehingga KLINIK DK mengalami kerugian akibat dialihkannya jumlah kepesertaan kapitasi sebanyak 19.000 peserta per 31 Juli 2017 secara sepihak, tindakan tersebut telah menyalahi prosedur baik yang diatur dalam PERPRES JKN, UU RS dan Prinsip UU BPJS.
Pihak Klinik DK telah melakukan berbagai upaya antara lain membangun komunikasi dan koordinasi secara intens dengan KCU Bekasi serta Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, tetapi tetap merugikan pihak kami.
Atas dasar persoalan tersebut diatas, maka kami menempuh jalur hukum perdata dalam pemenuhan penyelesaian secara berkeadilan. Turut hadir dalam konferensi pers ini, Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.Ph. (Guru Besar FKM UI) dan Indra Munaswar ( Koordinator BPJS Watch).
Menurut Dr. Hasbullah Thabrany pemilik Klinik DK, BPJSK juga melanggar UU no.25 tentang pelayanan Publik, BPJS telah tidak memberikan hak masyarakat mendapatkan pemenuhan pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf d, dan pasal 21 huruf c.
Akibat dari tindakan BPJS Kesehatan yang melanggar hukum ini, Klinik DK mengalami kerugian materiil cukup besar sebagai akibat dari hilangnya pendapatan dari pembayaran Kapitasi 17.779 peserta, Selain itu Klinik DK juga mengalami kerugian immateriil dengan hilangnya kepercayaan Peserta dan masyarakat kepada Klinik DK dan banyaknya waktu yang hilang untuk menangani keluhan keluhan yang telah dipindahkan, tanpa persetujuan peserta.
Dengan menimbang proses dan prosedural yang sudah dijalani, maka pihak Klinik DK akan mengajukan surat SOMASI kepada BPJS Kesehatan. Tujuan dari SOMASI ini adalah untuk:
I. Prosedur pemindahan kepesertaan Klinik DK kepada klinik lain dengan menyalahi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur harus dihentikan.
2. Proses yang tidak transparan yang bertentangan dengan azas dan prinsip UU SJ SN dan UU BPJS harus dihentikan.
3. BJSK harus bertanggung jawab atas kerugian materiil yang dialami oleh Klinik DK sebagai akibat terhentinya pembayaran kapitasi untuk 17.779-19.000 peserta selama 3 bulan.
4. BPJSK juga harus ikut menanggung kerugian immateriil yang dialami oleh KIinik DK sebagai akibat banyak peserta yang complain karena dianggap pihak Klinik DK tidak mau melayani peserta
5. BPJS Kesehatan harus menghentikan membuat aturan yang menyalahi UU DJSN dengan meminta FKTP untuk memberikan pengumuman kepada peserta mengenai status pemindahan FKTP Padahal UU SJSN mewajibakan BPJS memberikan informasi tentang hak dan kewajiban peserta.
6. Persoalan Iainnya adalah BPJS mengharuskan peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang mengajukan memilih Klinik DK harus mendapatkan persetujuan dari HRD Perusahaan. Hal
ini melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana setiap orang memiliki hak pilih dokter/klinik/rumah sakit.
Dan sisi kebijakan bahwa mendorong pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI untuk:
1. Melakukan revisi besaran tarif kapitasi ke dokter umum dan klinik yang sangat tidak rasional karena selama 4 (empat) tahun tidak naik. Padahal, inflasi sudah mencapai 20%. Tindakan tidak menaikan besaran kapitasi bersifat diskriminatif, karena puskesmas dibayar kapitasi dan masih mendapatkan gaji pegawai serta belanja APBN/APBD yang naik tiap tahun. Demikian juga besaran bayaran CBG kc rumah sakit telah naik.
2.Pemerintah harus menetapkan tarif kapitasi seuai dengan pasal 24 ayat 1 yaitu berdasarkan kesepakatan BPJS dengan asosiasi klinik maupun dokter umum.
3.Kami memohon kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional umuk melakukan pengawasan dan audit manajemen kepada BPJS agar kepentigan peserta selalu diutamakan, sebagaimana amanat UU SJSN pasal 4 hurup i.
4.Kami meminta BPJS menjalankan tugas utamanya memberikan informasi tentang hak dan kewajiban peserta daIam memilih FKTP tanpa harus dibatasi oleh batas administrasi pemerintahan atau wilayah kerja BPJS.